“ Kesetaraan gender bukanlah titik akhir gerakan perempuan Indonesia”
Jika melihat dari bandul sejarahnya, pemikiran perempuan Indonesia mengenai emansipasi hanya berkutat pada persamaan hak. Stigma ini berlanjut hingga sekarang. Kebanyakan organisasi gerakan perempuan menitikberatkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
Hal ini dapat dilacak dari latar belakang munculnya gerakan perempuan atau gerakan feminis yang dimulai di abad 19. Pada masa itu kedudukan perempuan diatur oleh tradisi yang membatasi hak dan kewajiban perempuan, dimana perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tradisi tersebut yang ingin diubah oleh feminis Indonesia dengan tujuan perempuan dapat mengakses pendidikan yang setara dengan lelaki atau peran perempuan lebih diakui oleh semua golongan.
Konon, Kartini, seorang perempuan kelahiran Jawa yang juga putri dari Bupati Jepara pada masa itu, diyakini sebagai sosok perintis gerakan feminis di Indonesia. Kontribusi Kartini telah mempengaruhi pemikiran mengenai emansipasi kaum perempuan.
Salah satu gerakan yang dilakukan perempuan kelahiran 21 April 1879 ini adalah menulis tentang pembedaan pendidikan yang diterima oleh perempuan kaum bangsawan dengan perempuan dari kelas bawah. Kritik ini dituangkan Kartini dalam lusinan surat yang dikirim kepada sahabat penanya di Belanda. Dalam suratnya, Kartini membagi perempuan Indonesia ke dalam empat golongan yaitu golongan miskin, menengah, santri, dan priyayi.
Selain berkoresponden dengan sahabat penanya, Kartini juga mendirikan sekolah kecil di rumah ayahnya guna mendidik perempuan Indonesia. Aktivitas yang dilakukannya mendatangkan banyak simpati dari berbagai kalangan. Simpati itu tak hanya datang dari wilayah Hindia Belanda saja, tapi juga dari belahan dunia yang lain.
Sepeninggal Kartini, gagasannya tak padam. Tapi justru semakin meluas dengan munculnya organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan, salah satunya organisasi Putri Mardika. Organisasi ini memperjuangkan emansipasi perempuan di bidang pendidikan.
Tak terasa perjuangan perempuan Indonesia sudah menempuh waktu satu abad, tapi konteks perjauangan yang diusung oleh gerakan feminis di Indonesia masih tetap sama. Perempuan Indonesia hanya sekedar membicarakan emansipasi tanpa melihat permasalahan lain yang mendera perempuan indonesia. Rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi dan tak tercukupinya hak-hak dibidang yang lainnya hampir tak tersentuh oleh gerakan ini. Hal ini menjadi sebuah ironi tersendiri.
Sedikit berbeda dengan peran perempuan di abad 19, gerakan perempuan pada periode abad ke 18 masih harus bergerilya dengan penjajah Belanda. Banyak muncul sosok perempuan yang mempimpin pasukan untuk berperang dengan Belanda. Sebut saja Cut Nyak Dien di Aceh, Marta Christina di Maluku, dan Nyi Ageng Serang di Semarang. Pejuang-pejuang perempuan ini bahkan harus merasakan pedihnya diasingkan dari tanah kelahirannya setelah tertangkap oleh pasukan Belanda.
Perbedaan garis perjuangan perempuan Indonesia (Hindia Belanda) ini ditandai dengan munculnya zaman baru. Zaman yang menandai munculnya kaum terdidik Hindia Belanda, dimana beberapa priyayi-priyayi Hindia Belanda dapat menikmati pendidikan. Pendidikan inilah yang membuka kesadaran sebagian dari mereka akan ketertindasan rakyatnya.
Sejarah telah mengajari kita tentang proses perjuangan. Paling tidak perempuan Indonesia harus belajar dari sejarah tentang langkah dan tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh perempuan indonesia. Revolusi dan perubahan sosial bukan persoalan perdebatan perempuan atau lelaki yang mempimpin perubahan itu. Tapi kesadaran akan ketertindasan rakyat yang dijauhkan dari hak-haknya. Jangan sampai perempuan Indonesia terjebak hanya dalam masalah persamaan kedudukan hak karena hal ini justru akan melucuti hakikat perjuangan itu sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar